MOROTAI – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali menorehkan tinta emas. Untuk kesembilan kalinya berturut-turut, Pemkab Morotai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Opini WTP itu diraih atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung di Kantor BPK Perwakilan Malut, Kota Ternate, Kamis (4/6/2026).

Delegasi Pemkab Morotai dipimpin Bupati Rusli Sibua, didampingi Sekda Muhammad Umar Ali, Kepala BPKAD Marwan Sidasi, serta sejumlah pejabat terkait.

Sekda Muhammad Umar Ali menegaskan, WTP ke-9 bukan kebetulan. Ini bukti komitmen Pemkab Morotai menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan taat aturan.

“Opini WTP berarti laporan keuangan disajikan wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung pengendalian internal memadai dan kepatuhan regulasi,” ujarnya.

Baca juga

Opini WTP ke-9 Digenggam, Pesan Tegas Bupati Morotai Rusli Sibua: Jangan Terlena

Umar Ali mengingatkan, WTP hanya instrumen. Tujuan utama tetap pada manfaat anggaran bagi rakyat. “Setiap rupiah APBD harus mendorong pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan nyata untuk warga Pulau Morotai,” tegasnya.

Ia mengapresiasi kepemimpinan Bupati Rusli Sibua serta peran DPRD di fungsi anggaran dan pengawasan. Kolaborasi itu dinilai mendorong perangkat daerah bekerja profesional, tertib administrasi, dan berorientasi hasil, bukan sekadar serap anggaran

Bupati Rusli Sibua bersyukur atas capaian 9 kali WTP beruntun. Namun ia mengingatkan, penghargaan ini adalah tanggung jawab besar.

“Ini harus jadi penyemangat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Baca juga

Nama Sekda Morotai Masuk Pusaran Judol, KOPRA Institute Gelar Demo di Polda Malut

Capaian WTP sembilan kali berturut-turut menunjukkan konsistensi Pemkab Morotai menerapkan prinsip good governance. Tiga pilar utama dijaga: transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemkab Morotai menargetkan prestasi ini jadi pijakan menuju pemerintahan yang lebih modern dan profesional. Dengan kepercayaan BPK yang terus terjaga, Pemkab optimis pembangunan berkelanjutan di daerah kepulauan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Opini WTP ke-9 dari BPK RI menegaskan Morotai bukan hanya kaya potensi laut dan sejarah. Tata kelola keuangannya juga jadi rujukan.

Kini tantangannya: menjaga tren positif ini agar setiap program benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.(*)