TERNATE – PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) Regional IV Ternate membantah dugaan penarikan tarif Rp10 ribu terhadap buruh gerobak di Pelabuhan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, tidak masuk ke pendapatan resmi perusahaan.

Pelindo menyatakan tarif tersebut memang telah diberlakukan sebelum sistem Integrated Port Access System (IPAS) resmi diterapkan. Kamis (3/7/2026) lalu.

Kepala PT Pelindo Regional IV Ternate, Anwar Pae, mengatakan tarif Rp10 ribu untuk gerobak dikenakan setiap kali masuk pelabuhan.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku jauh sebelum penerapan IPAS atau sistem gerbang elektronik di Pelabuhan Bastiong.

“Kalau terkait dengan gerobak itu, memang sudah ada tarikannya per sekali masuk Rp10.000. Itu jauh-jauh sebelum pemberlakuan IPAS ini,” kata Anwar saat ditemui Istana FM, Rabu (2/9/2026).

Pernyataan Anwar disampaikan setelah muncul sorotan mengenai tarif gerobak yang tidak tercantum dalam struktur tarif IPAS.

Dalam sistem tersebut, tarif akses yang tercantum antara lain Rp2.000 untuk pejalan kaki, Rp5.000 sepeda motor, Rp6.000 mobil, dan Rp8.000 truk. Pengguna kendaraan juga dikenai tarif parkir Rp1.000 per jam.

Menurutnya, seluruh gerobak semestinya melewati pintu utara Pelabuhan Bastiong. Namun, karena pertimbangan kemanusiaan dan kondisi operasional, sebagian buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) diperbolehkan menggunakan pintu selatan.

Baca juga

Kepala PT Pelindo Regional IV Ternate Bantah Pungli Gerobak, Tapi Buka Suara Soal Pemberian Struk

“Sekarang dengan berita ini, saya sudah menanyakan petugas kami di lapangan. Dia sudah berkoordinasi dengan PT Easybook, bahwa seharusnya semua gerobak itu harus lewat di pintu utara,” ujarnya.

Menurut Anwar, buruh TKBM yang menggunakan pintu selatan tetap dikenai tarif Rp10 ribu. Penarikan tersebut dilakukan oleh petugas pengelola dan uangnya tetap disetorkan sebagai pendapatan.

“Dari sisi kemanusiaan, ada beberapa buruh TKBM yang lewat di pintu selatan. Nah, akhirnya itu dimasukkan di situ, tapi tetap dia membayar Rp10.000., tapi tetap di-store, artinya ada kartu disiapkan di situ,” kata Anwar.

Anwar juga membantah tidak adanya bukti pembayaran. Menurut dia, struk pembayaran untuk gerobak sebenarnya tersedia.

Buruh dapat meminta struk tersebut kepada petugas setelah melakukan pembayaran. “Sebenarnya ada struknya. Kalau dia minta, kita siapkan,” ujarnya.

Dia mengatakan pembayaran yang tidak disertai struk bukan berarti uang tersebut tidak masuk ke pendapatan Pelindo. Menurut Anwar, petugas perusahaan juga melakukan pemantauan terhadap jumlah gerobak yang keluar-masuk pelabuhan.

“Kalau dia bayar dan minta, dikasih. Sama dengan motor, bayar lalu dikasih. Jadi sekarang kalau tidak ada struk itu berarti pendapatan tidak masuk,” kata dia.

Baca juga

Ketua Koperasi Mutiara Luruskan Simpang Siur Penimbangan Barang di Pelabuhan Semut

Anwar mengatakan PT Pelindo akan melakukan evaluasi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan tarif gerobak. Pengawasan juga dilakukan terhadap petugas yang mengelola akses tersebut.

“Kalau memang ada seperti itu, disinyalir ya mungkin ada, tapi kecil kemungkinan. Kita akan tetap monitor dan kita akan tegur kalau memang dari pihak pengelolaan ini ada semacam seperti itu,” ujarnya.

PT Pelindo Regional IV Ternate bekerja sama dengan PT Easybook Teknologi Indonesia dalam penerapan sistem IPAS di Pelabuhan Bastiong. 

Anwar mengatakan pengelolaan di lapangan juga akan terus dipantau untuk memastikan seluruh pembayaran tercatat sebagai pendapatan.

Dia mengimbau buruh gerobak yang membayar tarif Rp10 ribu untuk meminta struk sebagai bukti pembayaran.

“Kalau khususnya yang gerobak itu kalau mau minta struk pada saat bayar, silakan saja. Sebagai bukti saja,” kata Anwar.  (*)