MOROTAI – Menuntut perhatian Pemkab Morotai, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Morotai (Hipmamoro) Maluku Utara dan nelayan Morotai Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Morotai, Senin (30/3/226) sore.

Aksi ini menuntut kepedulian pemerintah daerah terhadap nasib nelayan yang semakin memprihatinkan. Mereka membawa spanduk yang berisi sejumlah tuntutan dengan harapan segera diatasi. 

Selain itu, mereka meminta DPRD Morotai untuk mendengar dan memperjuangkan tuntutan mereka, agar kehidupan nelayan dapat lebih sejahtera.

Suasana aksi berlangsung dengan tertib dan damai, namun dengan semangat yang kuat menyuarakan aspirasi. 

Ketua Hipmamoro juga selaku koordinator aksi, Afandi Lukman menyampaikan tbeberapa untutan, di antaranya

• Naikan Harga Ikan,
• Atasi Kelangkaan BBM Bersubsidi,
• Tertibkan Kapal Berukuran besar Pakura yang Melewati Batas Kesepakatan,
• Tertibkan rumpon yang tidak memiliki izin, Segera buat Perda perlindungan nelayan lokal,
• Bentuk tim lintas wilayah Pemda dan Pemprov Malut
• Cabut SK bupati nomor 100.3.3.2/220/KPTS/PM/2025 tentang harga patokan ikan dan penguatan hasil perikanan.

Menurut Ketua Hipmamoro, Afandi Lukman, bahwa Nelayan Morotai hari ini diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang merugikan.

Sebab, dengan turunnya harga ikan dan juga ketidaksesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sehingga menimbulkan keresahan besar bagi nelayan tuna lokal Morotai.

"Yang perlu diketahui bahwa, di tahun 2024 pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 Miliar, tentunya ini menjadi acuan dan tanggung jawab penting bagi pemerintah daerah dan DPRD agar memperhatikan kesejahteraan para nelayan lokal Pulau Morotai," pintanya. 

Selain itu, kata Afandi, persoalan mendasar yang dihadapi oleh nelayan tuna lokal adalah masuknya kapal-kapal Pakura milik PT Nutrindo yang seharusnya beroperasi dengan jarak 60 mil, nyatanya yang terlihat kapal-kapal tersebut beroperasi dengan jarak 5-12 mil.

Menurutnya, hal ini bisa menjadi ancaman besar. Sebab, ketika aktivitas kapal-kapal masuk dalam jarak 5-12 mil dapat menganggu aktivitas memancing nelayan lokal.

"PT.Nutrindo sendiri yang melakukan penangkapan ikan ilegal tidak dievakuasi secara serius oleh Pemerintah Daerah Morotai sehingga disebut sebagai penyebab penurunan populasi ikan tuna di Morotai. Hal ini juga kalau Pemerintah Daerah tidak secepatnya membijaki akan memicu konflik antara nelayan lokal dengan kapal-kapal pakura PT.Nutrindo diperairan Morotai," tegasnya. 

"Dengan permasalahan ini menunjukan bahwa nelayan lokal di morotai menghadapi tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai," pungkasnya. 

Ketua komisi II DPRD Pulau Morotai, Suhari Lohor dalam hearing mengatakan terkait dengan aksi hari ini pentingnya disampaikan bahwa dinas dinas tekait yang punya wewenang harus dihadirkan, sehinga persoalan ini bisa dituntaskan agar tidak ada aksi yang sama lagi. 

Dia juga berharap jika mahasiswa melaksanakan aksi terkait dengan kepentingan masyarakat yang melibatkan beberapa OPD harus disampaikan ke DPRD satu hari sebelum aksi.

Hal ini agar DPRD bisa mendesak kadis kadis yang punya wewenang dalam tuntutan tersebut untuk menyelesaikan persoalan ini. Jikalau di laksanakan aksi tiba-tiba maka DPRD tidak bisa simpulkan terkait hasil hearing pada sore hari ini. 

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis DKP) Pemkab Morotai, John Tiala, saat dikonfirmasi TIMES Indonesia, Senin (30/3/2026) malam memberikan penjelasan.

Menurutnya, terkait harga ikan tuna mengikuti harga pasar global, itu yang di beli PT HS dan PT BFT, sementara harga BBM subsidi masih tetap sama, hanya saja kendala pada sistem penyaluran dan transportasi pemuatan stok BBM, dan fasilitas penampungan. 

"Memang dalam data Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) ada dua, hanya yang aktif satu SPBUN, satunya sudah dialihkan ke pihak lain untuk distribusi BBN non subsidi," tangkisnya. 

Lanjut ia menegaskan, Kalau PAD untuk tahun 2024 itu bukan Rp4 miliar tapi Rp 2.055.928.100.00. Sementara untuk kapal-kapal Bitung harus diakui kalau izin meraka ada yang sampai ke Morotai dan pengawasannya ada pada KKP dan Provinsi.

Sehingga Pemda Kabupaten tidak ada kewenangan penindakan, Pemda Morotai hanya bisa melapor selanjutnya tindakan itu ada di Provinsi, tetapi lewat hasil pertemuan di tahun 2025 ada kerjasama pengawasan laut di Morotai. 

"DKP sudah menganggarkan anggaran pengawasan, mungkin kalau anggarannya dicairkan kami akan laksanakan kegiatan pengawasan walaupun tidak maksimal karena anggaran yang terbatas," ujarnya.

"Dan kami berencana mengajak pengusaha-pengusaha Kapal Bitung untuk masuk ke Morotai dengan memperdayakan 50 persen nelayan Morotai untuk belajar pola tangkap yang dipakai di Daerah Bitung," tukasnya. 

Alasan putra Wayabula ini, untuk BBM itu sendiri kenapa nelayan lain tidak bisa mendapatkan adalah karena saat ini penerapan aplikasi Xstar Pertamina.

Akibatnya, banyak yang belum bisa menikmatinya, kemudian jangkauan pengambilan BBM juga jadi kendala akhirnya nelayan hanya bisa bergantung pada suplayer masing-masing. 

"Solusinya, kami sudah berusaha mungundang pengusaha SPBUN ke Morotai,tetapi belum ada kepastian karena mereka berfikir jika hanya BBM subsidi yang di masukkan, mereka akan merugi," pungkasnya. (*)