TIMES SOFIFI, JAKARTA – Penetapan gelar Pahlawan Nasional kembali memunculkan perdebatan publik setelah nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, dipastikan masuk dalam daftar penerima tahun ini.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menjelang pengumuman resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025).

“Kurang lebih sepuluh nama. Ya, masuk (nama Soeharto),” kata Prasetyo saat ditemui wartawan di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

Menurut Prasetyo, finalisasi daftar calon pahlawan dilakukan dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden Prabowo. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Ia menjelaskan, sebelum mengambil keputusan, Presiden Prabowo meminta masukan dari sejumlah tokoh, termasuk Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR. Langkah itu, kata Prasetyo, merupakan bagian dari gaya kepemimpinan Prabowo yang mengedepankan konsultasi dengan berbagai pihak.

“Beliau meminta masukan dari para tokoh agar keputusan yang diambil benar-benar melalui pertimbangan yang luas,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa penetapan gelar itu merupakan bentuk penghormatan negara terhadap tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi bangsa.

Sebelumnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh buruh Marsinah, hingga ulama Syaikhona Kholil dianggap memenuhi syarat sebagai Pahlawan Nasional. Ia menyebut masih banyak nama lain dari berbagai daerah yang telah diajukan.

“Semua proses sudah ditempuh secara berjenjang. Siapa pun yang diumumkan Presiden, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata Syaifullah.

Ia mengajak masyarakat menjadikan momentum penetapan gelar Pahlawan Nasional sebagai pengingat atas jasa para pendahulu, sekaligus pembelajaran agar kekeliruan masa lalu tidak terulang.

“Mari kita ingat yang baik-baik,” ujarnya. (*)