TIMES SOFIFI, JAKARTA – Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional akan menambah beban politik bagi pemerintahannya.

Menurut Hendardi, publik perlu terus diberi pemahaman agar tidak terjadi manipulasi sejarah. Ia mengingatkan bahwa kepentingan bangsa tidak boleh dikorbankan demi agenda politik tertentu.

“Elite politik boleh saja mengalami amnesia sejarah, tetapi mereka tidak boleh memutarbalikkan memori bersama hanya karena menguasai pemerintahan,” ujarnya,Senin (10/11/2025). 

Hendardi juga mempertanyakan konsistensi moral penetapan tersebut, mengingat Marsinah—aktivis buruh yang tewas pada masa Orde Baru—juga menjadi salah satu penerima gelar pahlawan pada tahun yang sama.

Ia menilai keputusan itu bertentangan dengan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang mensyaratkan ketentuan ketat bagi penerimanya.

“Soeharto tidak memenuhi syarat itu. Penyelenggara negara tidak boleh melampaui hukum. Presiden bisa dilengserkan jika melanggar undang-undang dan sumpah jabatannya,” tegasnya.

Hendardi juga menyebut Prabowo memiliki konflik kepentingan dalam penetapan tersebut karena memiliki hubungan keluarga dengan almarhum Soeharto dan lingkaran Cendana. Keputusan itu, menurutnya, berpotensi mengorbankan kepentingan sejarah bangsa.

Ia menambahkan, generasi muda kini memiliki akses luas terhadap sumber informasi sehingga pengabaian pelanggaran HAM masa Orde Baru tidak akan mudah disembunyikan. Penetapan gelar tersebut, kata Hendardi, tidak akan menghapus sejarah kelam yang telah banyak ditulis oleh para peneliti dalam dan luar negeri.

“Dengan ditetapkannya Soeharto sebagai pahlawan, lengkap sudah beban politik Presiden Prabowo. Pemerintahan ini akan tercatat sebagai rezim yang mengabaikan HAM, memundurkan demokrasi, dan memanipulasi sejarah,” ucapnya. (*)