TIMES SOFIFI, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri RI) Tito Karnavian menegaskan setiap kebijakan publik yang dikeluarkan kepala daerah harus dibuat berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat.

Menurutnya, tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kebijakan pemerintah daerah tersebut akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.

Mendagri menyebut, teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah tapi tidak bisa direalisasikan. 

"Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba. Gubernur dan bupati harus membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat,” kata Tito dikutip ANTARA di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Oleh karena itu, Mendagri menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Ia berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.

“Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat. Karena itu, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat,” ujarnya.

Tito menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi penyeimbang dalam kebijakan publik, bukan hanya menjadi oposisi, tetapi harus menjadi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.

Agar fungsi itu berjalan optimal, perlu kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa hingga senat akademik.

“Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.

“Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tuturnya. (*)